Untuk membahas administrasi bagi pembangunan, Lebih tepat
digunakan pendekatan manajemen. Karena itu pada dasamya dapat dikatakan Bahwa
masalah adm i n i s tr a s i b a gi p e mb an gun an adalah masalah manajemen
pembangunan Sedarigkan untuk menerangkan pembangunan administasi pada bab
berikutnya akan digunakan pendekatan organisasi. ada tiga kegiatan besar yang
dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen
pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas, seperti juga
administrasi pembangunan adalah administrasi publik (negara) dengan kelfiasan
tertentu. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang
cukup nyata (district), yakni:
(1)
peroncanaan,
(2)
pengerahan(mobilisasi) sumber daya,
(3)
pengerahan (menggeralftan)partisipasi masyarakat,
(4)
penganggaran
(5)
pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemirintatr,
(6)
koordinasi,
(7)
pemantauan dan evaluasi dan
(8)pengawasan.
Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut berbagai fungsi tersebut dan dilengkapi dengan
(9)
peraninformasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi
manajemen.
Perencanaan
Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalan administrasi
atau manaj emen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan
pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia Melalui perencanaan
ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat
memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan
mengembangkan potensi yang ada. Pada dasamya perencanznn sebagai fungsi
Manajemen adalah proses pengambilan keputusan daxi sejumlah pilihan, untuk
mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya
harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok yaitu:
(1) tujuan
akhir yang dikehendaki,
(2) sasaran-szlsaftrn
dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pernilihan dari berbagai
alternatif),
(3) jangka
waktu mencapai sasaran-s.Faran tersebut,
(4) masalah-masalah
yang dihadapi
(5) modal atau sumber daya yang akan
digunakan serta pengalokasiannya,
(6) kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk
melaksanakannya
(7) orang, organisasi, atau badan
pelaksananya
(8) mekanisme pemantauan, evaluasi,
dan pengawasan pelaksanaannya.
Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi
yang memadai, seperti statistik. tugas manajemen pembangunan untuk mengupayakan
tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan
informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan.
perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. perencanaan
dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam
jangkauan dan hirarkinya, ada perancanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.
Dari jangka waktunyq perencanaan dapat bersifat jangka panjang menengah, atau
jangka pendek. Dilihat dari arus informasi, perenqrn:ran dapat bersifat dari
atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau keduaduanya.
Dari segi ketetapan atau keluwesan proyetsi ke depanny4 perencaftnn dapat
indikatifatau preslaiptif. Berdasarkan sistem politiknya perencana:rn dapat
bersifut alokatif, inovatif dan radikal (Friedman, 1987\. Sedangkan produk
perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijaksanaan, peraturan, alokasi
anggaran, program, atau proyek.
Kegagalan perencanium biasanya terjadi bukan karena adanya
perencan.urn itu sendiri, melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab antara
lain:
Pertama,
penyusunan perencaftnn tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap,
metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak
realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana Dalam hal teralJrir
ini, biasanya pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan
teknis perencanaan diabaikan.
Kedua,
perencaninnnya mungkin baik, tetapi pelatsanaannya tidak seperti seharusnya.
Dengan demikian, kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya. Penyebabnya dapat karena aparat pelaksana yang tidak siap atau
tidak kompeten, tetapi dapatjuga karena ratcyat tidak punya kesempatan
berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
Ketiga,
perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan sertatidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalny4 orientasi semata-mata padapertumbuhan yang menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan
sematamataperencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
Keempat, karena
perenqrnaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang
paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan
berkembangnya prakaxsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi
masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
perrnintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah
yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan negara yang telah
terbukti kemajuannya seperti Jepang dan negara-negara indusfi baru" adalah
sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasm dan peran serta
masyarakat. Dalam sistem itu perencaruurn dilakukan dengan menenhrkan
sasaransasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupunekonomi, dan
pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
Gharajedaghi bekerja sama dengan Ackoff(1986) menunjukkan
perencanaan ideal yang disebutrya sebagai interactive planning, yangmemenuhi
tiga prinsip, yaitu prinsip partisipatif, kesinambungan dan holistik Prinsip
partisipatif menunjukhan bahwa ralcyat atau masyarakat yang akan diuntungkan
oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam
prososnya.
Prinsip kesinambungan menunjukftan bahwa perencanaan tidak hanya
berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya
kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi
kemunduran (relapse). Prinsip holistik menunjukkan bahwa masalah dalam
perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspeh dan dalam keutuhan konsep
secara keseluruhan.
Sebagai
kesimpulan, perencana:ur dapat dilakukan dan bahkan diperlukan untuk
pembangunan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
(1) bersifat garis besar dan indikatif,
(2) mengendalikan dan mengarahkan
investasi pemerintah yang mendorong
meningkatnya usaha masyarakat swasta,
(3) mendorong bekerjanya pasar,
(4) mengikutsertakanmasyarakatdalam prosesnya
(5) memajukan golongan masyarakat (dan
wilayah) yang dengan ekonomi pasar saja tidak mungkin berkemlang atau bersaing
dalam memperoleh akses faktor-faktor produksi.
Pengerahan Sumber Daya
Dengan perencanaan yang telah tersusun, langkah berikutrya dalam
manajemen pembangunan adalah memobilisasi sumber dayayang diperlukan. Sumber
daya pembangunan tersebut pada pokoknya berupa dana (modal), sumber daya
manusi4 teknologi, dan organisasi atau kelembagaan.
Mobilisasi Dana Pembangunan
Manajemen pembangunan bertugas memobilisasi dana pembangunan yang
dapat dihasilkan dari kegiatan pemerintah seperti pajak dan penerimaan lain di luar
pajak dan tabungan masyarakat. Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat
tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka
diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang pallng
menguntungkan.
Penyiapan Sumber Daya Manusia
Kelemahan negara berkembang dalam menyelenggarakan pembangunan
terutama terletak pada sumber daya manusia, ada kalanya pada kuantitas, tetapi
pada umumnya adalah pada kualitasnya. tugas
manajemen pembangunan untukmenyiapkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi
kebututran pembangunan berupa tenaga kerja yang berktalitas, yakni tenaga kerja
yang kreatif, produktif,memiliki disiplin dan etos kerja, serta marnpu
mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising).
Upaya ke arah itu meliputi kegiatan di hampir semua bidang
pembangunan, terutama:
(1) pendidikan dan pelatihan,
(2) iilmu pengetahuan dan teknologi,
(3) kesehatan,
(4) kependudukan, dan
(5) agama dan budaya.
Pemanfaatan Teknologi
Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat. Makin
tinggi taraf perkembangan sebagai hasil pembangunan, makin canggih dan
beragamteknologi yangdibutuhkan. pembangunan memerlukan alihteknologi dari
negara maju ke negara berkembang. Sasarannya adalah mengembangkan kemandirian
teknologi, dalam arti kebutuhan teknologi yang mendasar harus dapat dipenuhi
sendiri. manajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang diperlukan
untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.
Penguatan Kelembagaan
Salah satu kelemahan dalam administrasi di negnra berkembang
adalah unsur kelembagaan, padahal pembangunan memerlukan dukungan kelembagaan.
Kelembagaan yang tercipta di negara 6ffksnfang pada umrunnya adalah kelembagaan
tradisional atau warisan penjajahan.
Menjadi tugas menajemen pembangunan untuk membangun dan
mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai
sasarannya. agar pembangunan dapat berlangsung efisien dan memperoleh
partisipasi yang seluas-luasnya dari masyarakat dan dilakukan dengan derajat
rasionalitas yang tinggi harus dibangun lembaga-lembaga sosial ekonomi dan
sosial politik masyarakat.
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat
partisipasi masyarakat diperlukan untuk mejamin berhasilnya
pembangunan. karena kurangnya partisipasi rakyat banyak kegagalan
pembangunan/tidak ,mencapai sasaran. Bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan
itu terjadi karena beberapa sebab antara lain:
(1)
pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat
banyalr, bahkan pada sisi ekstim dirasakan merugikan
(2)
pembangunan meskipun dimalaudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi
rakyat kurang memahami maksud itu,
(3)
pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat
memahaminya" tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu,
(4)
pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula ralcyat
tidak diikutsertakan.
Oleh
karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa
pembangunan:
(1)
harus menggunakan rakyat,
(2)
harus dipahami maksudnya oleh rakyat
(3)
harus mengikutsertakan ralcyat dalam pelaksanaannyq
dan
(4)
dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur,
terbuka dan dapat dipertanggungi awabkan.
tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan,
dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh
masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang
pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat.
Penganggaran
Penganggaran merupakan salah satu kegiatan utama setiap manajemen.
Penganggaran sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena pada prinsipnya penganggaran
merupakan rencana pembiayaan yang disusun untuk kurun waktu yang telah
ditentukan. dalam perencanaan tercakup penganggaran, dan sebaliknya
penganggaran dimulai dengan perencanaan. Sistem penganggaran pertama kali
dikembangkan pada tahun 1822 di Inggris.
Anggaran membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga
keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.
anggaran negara sangat terbukan terhadap lingkungan, dalam arti dipengaruhi
oleh ekonomi, opini publilq berbagai tingkat pemerintahan, kelompokkelompok kepentingan"
pers dan kaum politisi.
Penerimaan negara dapat bersumber dari pajak dan penerimaan lain
di luar pajak. Jika penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan
yang ingin dilakukan, negara dapat melakukan pinjaman, pinjaman tersebut
berasal dari dalam dan luar negeri.
Sisi pengeluaran dari anggaran negara dapat dibagi dua. Pertama, anggaxan rutin, yakni anggaxan
yang diperlukan untuk biaya rutin pemerintah, seperti gaji pegawai, belanja
barang rutin, dan sebagainya. Kedua,
anggaran pembangunan, yakni dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan
yang direncanakan. Anggaran pembangunan terdiri dari dana yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin yang disebutjuga sebagai
tabungan pemerintah, dan bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah.
Pinjaman luar negeri dapat berbentuk bantuan program dan bantuan proyek.
Bantuan program biasanya adalah dana luar negeri yang dapat digunakan di dalam
negeri, dan umumnya terkait dengan upaya memperkuat neraca pembayaran atau
cadangan devisa. Bantuan proyek adalah bantuan luar negeri yang terkait dengan
proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan bantuan tersebut.
Anggaran negara dapat menempuh prinsip anggaran berimbang yakni
pengeluaran tidak melampaui penerirnaan, dan perbedaannya ditutup dengan
pinjaman. Pinjaman dapat berupa langsung kepada lembaga penyandang dana seperti
bank, atau kepada masyarakat misalnya melalui penjualan obligasi (bonds).
Dalam kaitan dengan anggafirn ini, tugas manajemen pembangunan
adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar dana
pembangunan digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta
mencegah pemborosandan kebocoran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
kegiatan penganggamn merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan
pembangunan. Anggaran pembangunan dialokasikan pada proyek-proyek pembangunan
berdasarkan program dan sektor-seklor pembangunan yang mendapat prioritas dalam
perencanaan.
Dalam teori anggaran ada berbagai format dan teknik anggaran. Dari
segi format, Rubin menunjulkan beberapa format yaitu constant services budget, line item budget,
program budget, performance budget,zero based budget, dan target based budger
Sedangkan dari segi teknik, berbagai teknik berkembang untuk menjamin
keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, yaitu planning, programming
and budgeting system (PPBS). Selain itu, melalui management by objectives (MBO)
diupayakan pula keterkaitan antara sasaran yang hendak dicapai dengan anggaran.
Pelaksanaan Pembangunan
Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah,
setidak-tidaknya pada tahap awal pembangunan. Yang paling utama adalah
pembangunan prasarana dasar, baik pmsarana ekonomi maupun sosial. Prasarana
ekonomi meliputi perhubungan dan fransportasi, energi, irigasi, dan sebagainya.
Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolahsekolah dan
prasarana kesehatan seperti rumah sakit.
Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya
(objective), sasaran yang akan dicapai (targef , cara mengukur keberhasilannya
(pedormance evaluation), jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya
cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan,
biaya serta tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melaksanakannya.
Apabila proyek itu merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar, biasanya
disebut program, harusjelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran
program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program yang sama.
Proyek dapat pula dilaksanakan oleh badan lain di luar pemerintah
biasanya perusahaan swasta baik asing maupun dalam negeri atau campuran. Badan
tersebut dapat
ditrnjuk
langsung atau dapat dipilih melalui pelelangan.Pelelangan biasanya cara
terbaik, karena dalam pelelangan ada persaingan yang sehat yang menguntungkan
baik secara teknis maupun dari segi biaya
tugas manajemen pembangunan adalah untuk menjamin bahwa proyek proyek
pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran
pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasarum seperti yang
direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin.
Koordinasi
Koordinasi merupakan salah satu firngsi pokok dari manajemen.
Koordinasi adalah pekerjaan sehari-hari dan setiap hari daxi manajemen. Koordinasi
merupakan pekerjaan yang tidak mudah, dan merupakan tugas manajemen pembangunan
untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai
dan menuju pada pencapaian sasaran
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat
harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah
untuk
mengetahui
seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur
dengan sasaran yang ingin dicapai. Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan
yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah langkah
yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa
(1)
sasaran yang tidak tercapai,
(2) sasaran terlampaui,
(3) ada peralihan dari sasilran satu ke sasaran lain.
Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat
disebabkan antara lain oleh:
(1) ada
hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan
(2) ada
perkembangan keadaanyang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan
(3)
realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perenqmaan,
(4) atau
karena perencanaannya yang keliru.
tugas manajemen pembangunan untuk memantau dan mengevaluasi
pelatrsanaan pembangunan, serta mengambil langkahlangkah apabila dari hasil
pemantauan diperlukan pemecahan masalah atau perubahan (revisi) pada upaya pembangunan
yang direncanakan.
Evaluasi kinerja pembangunan dapat dilaksanakan pada setiap tahap,
yakni pada tahap proyek sedang berjalan (on going evaluation),tahap proyek
selesai dibangun (terminal evaluation),dan padatahap proyek yang sudah
berfungsi (expost evaluation) untuk dijadikan bahan masukan ke dalam siklus
manajemen proyek. Input terkait dengan sumber daya yang tersedia, yang
merupakan masukan untuk terselenggaranya proyek pembangunan. Output merupakan
hasil keluaran dari proses Wut yang tersedta. Effect (outcome/result) merupakan
hasiVfungsi dari outpttt sedangkanimpact/benefit merupakan konstibusi hasil
effect(outcome/result) terhadap kondisi yang lebih makro, seperti kesejahteraan
masyarakat,perkembangan ekonomi sektoral, daerah, dan nasional. Dalam
pelaksanaannya evaluasi kinerja menempuh dua cara yaitu :
(1) menetapkan indikator-indikator
kinerja
(2) melalsanakan studi evaluasi
kinerja.
Kedua cara tersebut dalam pelaksanaan
evaluasi kinerja saling terkait.
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan
rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sam4 yakni mengikuti perkembangan
pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana Dalam banyak
literatur, kedua kegiatan itu tidak dipisahkan. Tapi dalam pembahasan in
dilakukan pemisahan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan yang serupa tetapi
tidak harus selalu samq atau masing-masing dilalcukan oleh lembaga atau unit
organisasi yang berbeda. Menurut Steiss (1982), salah satu fungsi pengawasan
adalah meningkatkan kebertanggungjawaban (ac countability) dan keterbukaan
(transparancy) sellor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan
langkahJangkah pembenahan atau koreksi (corrective actions) jika dalam suatu
kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan (Fayol, 1949; Jerome,196I; Koonts dan O'Donnell, 1968
Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan tiga faktor,
yaitu
(a)
manusia dengan beragam perilakunya,
(b) faktor
danayang tergantung pada kemampuan keuangan negara,
(c) faktor
alam yang sulit diramalkan.
Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan
secnra lebih dini dapat segera diketahui, guna menghindari kerugian yang lebih
besar. Dalam pengertian ini pengawasan termasuk pula mengarahkan dan
mengkoordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar
pemborosan dan penyelewengsl dapat dicegah. Dengan demikian, kegiatan
pengawasan harus bersifat obyektif, serta dapat mengungkapkan fakta-fakta
tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Sifat obyektifini meliputi unsur teknis
dan administratif, Obyektif secara teknis misalny4 apakah pekerjaan bangunan beton
telah mengikuti spesifikasi teknis dan prosedur pekerjaan yang telah
ditentukan; sedangkan obyelrtif secara administratif misalnya, apakah suatu
pekerjaan telah mengikuli prosedur adminisfatif yang baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku.
Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan saxana untuk
meningkatkan efisiensi dalammelalcsanakan kegiatan. kegiatan pengawasan tidak
hanya dilalalkan dalam tahap pelaksanaan. Artinya aspek pengawasan telah masuk
selagi proyek-proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan.
dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik
terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan
profesionalismenya.
Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen,
termasuk manajemen pembangunan. Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat
dilahkan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar.
Oleh karena itu, dikenal adanyapengawasan internal dan eksternal. Johnson,
Kast, dan Rosenzweig (1973) membagi sistem pengawasan ke dalam:
(1)
pengawasan organisasional
(2)
pengawasan operasional.
Pengawasan organisasional adalah sistem pengawasan umum yang
menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan di dalam organisasi. pengawasan
operasional adalah sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja
harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi ldngsung
(immediate carrective actions).
Johnson, Kast, dan Rosenzweig (1973) juga menguraikan fungsi pengawasan
dengan mengidentifikasikan empat unsur pokok pengawasan. Unsur-unsur tersebut
meliputi:
(1)
penentuan standar kinerja
(2)
perumusan instrumen pengawasan yang dapat dipergunakan dalam mengukur kinerja suatu
kegiatan,
(3) pembandingan
hasil aktual dengan kinerja yang diharapkan,
(4)
pengambilan langkah-langkah pembenahan atau koreksi.
Fungsi pengawasan tidak berdiri sendiri. Kast dan Rosenzweig
(1979), Albanese (1975), dan Gannon (1977) menekankan pentingnya hubungan
perencanaan dan pengawasan. Perencanaan memberikan kerangka acuan bagi proses
pengawasan, dan hasil dari pengawasan seperti juga pemantauan merupakan umpan
balik bagi proses perencanaan dan pelalsanaan pada tahap berikutnya. Perencanaan
tentang suatu permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektoral,
misalnya" memiliki lebih banyak stakeholders. perencanaan jangka panjang
membutuhkan aplikasi pengawasan yang berbeda dengan perencanium jangka menengah
dan jangka pandek.
Sistem Informasi dalam Manajemen
Pembangunan
Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat
diperlukan dalam manajemen pembangunan, bahkan menjadi modal pokok dalam
perencanaan,
sehingga
perlu dikelola secara baik. Sistem informasi merupakan insfirrmen atau fallor
yang penting dalam seluruh kegiatan manajemen, seperti proses perencaruum,
penganggaxan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dalam
menunjang upaya meningkatkan efisiensi, efellivitas dan produktifitas dalam
pembangunan.
Sistem informasi merupakan suatu
kesatuantatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen/prosedur, teknologi,
himpunan data" dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan
menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendrikung
berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki. Pengertian
informasi yang handal adalah informasi yang jelas dan baku pengertian yg mudah,
cepat, tepat, akurat, anran, dan berkualitas dalam perolehan, pengolahan, dan
ketersediaannya. Sistern informasi yang handal berperan dalam penyusunan rencana
yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan" prioritas, serta
mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya dalam menunjang upaya
koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar sektor, antar
lembaga" dan antar daerah. Sistem informasi juga dapat memberikansignal
apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang
telah direncanakan, atau memberikan early warning untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan. kegiatan pembangunan, serta
untuk memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya.
Penggunaan sistem informasi
dalam kegiatan manajemen dimulai dari proses yang sederhana secara manual,
otomatisasi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi yang mendukung
pengambilan keputusan (decision support system). Untuk manajemen
puncak
diperlukan informasi yang bersifat strategis, ringkas, dan berorientasi ke masa
depan untuk perencanaan jangka panjang. Manajemen madya mempunyai kepentingan
cukup besar atasan ringkasan informasi tentang kegiatan operasional sebagai
sarana pengendalian kegiatan, serupa dengan informasi yang diperlukan untuk
perencanaan oleh manajemen puncak. Untuk itu, sistem informasi manajemen madya
harus mampu memadukan informasi, baik dari manajemen puncak maupun manajemen
lapisan terbawah (operasi), yang informasiny lebih rinci.
Dalam manajemen modern,
kemampuan untuk memperoletr, menyimpaq mengolah, mengambil kembali (retrieve),
dan menyajikan informasi untuk menetapkan keputusan yang tepat adalah sangat
esensial. dalam penerapan manajemen modern antara lain diisyaratkan pemanfaatan
sistem informasi dengan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung
pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi. Hal-hal yang perlu
diperhatikan, antara lain jenis data/informasi yang dibutuhkan oleh end-user,
arus informasi, pemilihan teknologi informasi yang sesuai, serta kualitas
sumberdaya manusia yang menanganinya.
Perbedaan
Manajemen Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan
Proses
dalam manajemen pembangunan meliputiperumusan, pelaksanaan, pengendalian,
pelaksanaan pengawasan, evaluasi pasca kebijakan dan program-program
pembangunan secara jangka panjang,
menengah, dan operasional pembangunan.
Perencanaan
pembangunan adalah bagian dari tahapan manajemen pembangunan. Manajemen
pembangunan merupakan suatu tindakan secara sistematik dalam merumuskan
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan/pengendalian dan evaluasi
pembangunan.
Dapat
disimpulkan bahwa ada persamaan proses antara manajemen pembangunan dengan
perencanaan pembangunan.
Perbedaan
Manajemen Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan
Proses
dalam manajemen pembangunan meliputiperumusan, pelaksanaan, pengendalian,
pelaksanaan pengawasan, evaluasi pasca kebijakan dan program-program
pembangunan secara jangka panjang,
menengah, dan operasional pembangunan.
Perencanaan
pembangunan adalah bagian dari tahapan manajemen pembangunan. Manajemen
pembangunan merupakan suatu tindakan secara sistematik dalam merumuskan
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan/pengendalian dan evaluasi
pembangunan.
Dapat
disimpulkan bahwa ada persamaan proses antara manajemen pembangunan dengan
perencanaan pembangunan.
sumber?
BalasHapus